Warga Empat Desa Tolak Penutupan Akses Mobil di Bendungan Lahor, Ratusan UMKM Terancam Gulung Tikar

Kebijakan tersebut dinilai mengancam keberlangsungan ratusan usaha yang bergantung pada lalu lintas kendaraan di kawasan bendungan.

Penolakan disampaikan perwakilan warga Desa Ngreco, Boro, Olak Alen, dan Selorejo saat bertemu manajemen PJT I di Bendungan Sutami, Karangkates, Kabupaten Malang, Jumat (24/7/2026). Pertemuan itu turut dihadiri Camat Selorejo dan empat kepala desa.

Kepala Desa Olak Alen, Syaifudin Zuhri, mengatakan masyarakat meminta PJT I membatalkan rencana tersebut karena berdampak langsung pada mata pencaharian warga.

Menurutnya, di Desa Olak Alen saja terdapat hampir 200 pelaku usaha yang bergantung pada aktivitas kendaraan yang melintas di jalur Bendungan Lahor.

Senada, Kepala Desa Ngreco, Yasinggih Untoro, menyebut pelaku UMKM seperti warung makan, toko oleh-oleh, pasar ikan, hingga usaha wisata sangat bergantung pada kunjungan kendaraan roda empat.

Ia menilai larangan tersebut berpotensi menurunkan pendapatan masyarakat secara signifikan.

Sementara itu, Camat Selorejo Agung Nugroho Sutamat mengusulkan agar pemberlakuan larangan ditunda hingga tersedia jalur alternatif yang layak bagi kendaraan roda empat.

Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Divisi Jasa ASA WS Brantas PJT I, Agung Nugroho, menyatakan seluruh masukan masyarakat akan diteruskan kepada direksi untuk dipertimbangkan, termasuk kemungkinan penundaan kebijakan.

Sebelumnya, PJT I menetapkan larangan kendaraan roda empat melintasi puncak Bendungan Lahor mulai 1 Agustus 2026 dengan alasan menjaga keamanan dan mengurangi beban lalu lintas di bendungan yang telah beroperasi sejak 1977.

Saat ini, jalur tersebut dilintasi lebih dari 2.000 kendaraan roda empat setiap hari dan selama ini menjadi jalur alternatif penghubung Blitar–Malang sekaligus penopang aktivitas wisata dan UMKM di kawasan Bendungan Lahor.