JLS Brumbun–Sine Tulungagung Ditarget Rampung Akhir Mei 2026
| Progres pembangunan saat ini telah mencapai lebih dari 98,5 persen. Pekerjaan yang tersisa hanya pengaspalan sepanjang sekitar 1,5 kilometer di paket lot 1A, sedangkan lot 1B telah selesai 100 persen. |
PPK 2.1 BBPJN Jatim-Bali Kementerian Pekerjaan Umum, I Made Budiana mengatakan, progres pembangunan saat ini telah mencapai lebih dari 98,5 persen. Pekerjaan yang tersisa hanya pengaspalan sepanjang sekitar 1,5 kilometer di paket lot 1A, sedangkan lot 1B telah selesai 100 persen.
“Sekarang tinggal pengaspalan sekitar 1,5 kilometer lagi. Target selesai 30 Mei 2026,” ujar Budiana, Sabtu (23/5/2026).
Menurutnya, ruas jalan yang belum selesai telah dilakukan pemadatan agregat dan sebagian sudah dilapisi aspal. Penyelesaian lot 1A sempat mengalami perpanjangan waktu akibat longsor di tiga titik lokasi proyek.
Pihaknya mengaku telah melakukan penanganan lereng longsor secara maksimal guna meminimalkan risiko longsor susulan. Dengan kondisi cuaca yang cukup mendukung, BBPJN optimistis pekerjaan dapat selesai sesuai target.
Budiana menjelaskan, proyek pembangunan JLS Brumbun–Sine lot 1A menelan anggaran sebesar Rp281 miliar, sementara lot 1B sebesar Rp165 miliar.
Meski pembangunan ditargetkan selesai akhir Mei, jalur tersebut belum sepenuhnya dibuka sebagai akses umum karena masih memasuki masa pemeliharaan. Namun demikian, ruas jalan sudah dapat difungsikan dan dilalui masyarakat.
“Untuk menunjang keselamatan pengguna jalan, kami juga akan memasang penerangan jalan umum di sejumlah persimpangan dan tikungan tajam,” katanya.
Namun pemasangan PJU tidak dilakukan di seluruh ruas karena adanya penyesuaian anggaran pasca penanganan longsor.
Dengan tuntasnya pembangunan JLS di Tulungagung, akses pesisir selatan mulai perbatasan Blitar, Tulungagung hingga Trenggalek kini tersambung. Jalur tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi kawasan selatan.
Sementara itu, untuk kelanjutan pembangunan JLS di Kabupaten Trenggalek, Budiana menyebut proyek masih berada pada tahap pembebasan lahan dan pengurusan izin kawasan hutan.
Ruas yang belum dibangun meliputi segmen Munjungan–Prigi sepanjang 20 kilometer dan Panggul–Craken sepanjang 20 kilometer. Mayoritas lahan berada di kawasan Perhutani sehingga prosesnya harus melalui izin IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan).
“Masih dalam proses pembebasan lahan dan pengurusan IPPKH,” jelasnya.
Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum juga masih melakukan penghitungan ulang kebutuhan anggaran pembangunan akibat kenaikan harga material konstruksi seperti aspal dan beton. Menurut Budiana, kenaikan harga material tidak memengaruhi kualitas pekerjaan, namun berdampak pada manajemen pelaksanaan proyek di lapangan.
Editor : Tim Berita Jurnal


