LKPD Unaudited Diserahkan ke BPK, Bupati Tegaskan Komitmen Transparansi Anggaran
 |
| Penyerahan LKPD menjadi langkah awal dalam proses pemeriksaan oleh BPK guna memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan dan akuntabel. |
Penyerahan LKPD tersebut dilakukan bersamaan dengan seluruh kepala daerah se-Jawa Timur sebagai bagian dari kewajiban konstitusional pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK.
Bupati menegaskan, penyampaian LKPD unaudited ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran selama satu tahun sekaligus menjadi tahapan awal dalam proses audit oleh BPK.
“Penyerahan LKPD ini menjadi langkah awal dalam proses pemeriksaan oleh BPK guna memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).
Ia menjelaskan, melalui proses audit tersebut, BPK akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh sebelum nantinya memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan masing-masing daerah.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
“Saya berharap hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja keuangan daerah ke depan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, menyampaikan bahwa seluruh LKPD Tahun 2025 yang telah diterima akan segera diproses dalam tahapan pemeriksaan oleh BPK.
“Hasil pemeriksaan nanti akan disampaikan kepada publik,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengapresiasi sinergi dan pendampingan BPK dalam mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Jawa Timur.
Ia berharap seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan yang disusun.
Kontributor : Erina Airin
Editor : Tim Berita Jurnal
.jpeg)
