Bupati Madiun Ingatkan Satpol PP Masih Banyak Tantangan

Satpol PP dan Damkar merupakan salah satu pilar utama Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penegakan peraturan daerah (Perda) serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Madiun Hari Wuryanto, bahwa Satpol PP memiliki tugas utama menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, mengawasi pelaksanaan perda, serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran.

“Selain itu, Satpol PP juga menjalankan fungsi pelayanan masyarakat dan koordinasi lintas instansi", ujar Bupati Madiun, Hari Wuryanto di Kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun, Selasa (31/3/2026).

Bupati juga menjelaskan bahwa sejumlah tantangan masih dihadapi petugas Satpol PP saat menjalankan tugas mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Perda, potensi konflik saat penertiban, hingga stigma negatif terhadap aparat.

"Untuk itu, Satpol PP didorong mengedepankan pendekatan humanis, peningkatan kapasitas personel, serta penguatan sinergi dengan TNI, Polri, dan organisasi perangkat daerah (OPD)", tegas Bupati.

Lebih lanjut Mas Hari Wur, panggilan akrab Bupati Madiun menyampaikan, tantangan juga dialami petugas pemadam kebakaran (Damkar) saat menangani evakuasi hewan berbahaya, penyelamatan korban kecelakaan, hingga penanganan situasi non-kebakaran lainnya.

"Seperti keterbatasan sarana prasarana, serta tingginya risiko kerja di lapangan dan kondisi tempat kejadian yang membutuhkan penanganan dan perhitungan yang tepat untuk meminimalisir resiko jatuhnya korban," kata Mas Hari Wur.

Untuk mengatasinya, dilakukan berbagai upaya seperti penambahan pos Damkar di lokasi strategis, pembangunan hydrant, pemeliharaan peralatan, serta peningkatan pelatihan standar operasional prosedur (SOP).

Bupati Madiun berharap melalui pembinaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan capaian kinerja Satpol PP menjadi lebih profesional menghadapi situasi darurat, serta terciptanya lingkungan yang tertib dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

Ia menargetkan terwujudnya masyarakat yang harmonis dengan indikator meningkatnya rasa aman, ketangguhan masyarakat dalam menangani gangguan ketertiban, penegakan Perda secara persuasif, serta penguatan peran perlindungan masyarakat (Linmas) hingga tingkat desa dan kecamatan.