Akses Bendungan Lahor Ditutup Per 1 Agustus, Ekonomi Terancam Lumpuh

Dua hari menjelang kebijakan diberlakukan pada 1 Agustus 2026, para pedagang masih berharap Perum Jasa Tirta (PJT) I membatalkan keputusan tersebut.

Mereka menilai penutupan akses tidak hanya membatasi mobilitas masyarakat, tetapi juga mengancam keberlangsungan usaha yang selama ini bergantung pada lalu lintas kendaraan di kawasan Bendungan Lahor.

"Semoga tidak jadi ditutup. Katanya nanti ada aksi pada 1 Agustus dari warga Blitar dan Malang," ujar salah satu pedagang yang enggan disebut namanya, Kamis (30/7/2026).

Menurutnya, jika akses kendaraan roda empat benar-benar ditutup, jumlah pengunjung dipastikan menurun sehingga omzet pedagang ikut tergerus. Meski demikian, ia mengaku tidak memiliki pilihan lain selain tetap bertahan berjualan di lokasi tersebut.

Keluhan serupa disampaikan Sahroni, pengendara asal Kecamatan Kepanjen. Ia menyayangkan kebijakan tersebut karena memaksanya mengambil jalur alternatif yang lebih jauh saat hendak menuju Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar.

"Kalau jadi ditutup ya harus memutar lewat bawah. Jaraknya lebih jauh, tapi mau bagaimana lagi," katanya.

Sebelumnya, PJT I menetapkan mulai 1 Agustus 2026 seluruh kendaraan roda empat atau lebih dilarang melintasi Jalan Puncak Bendungan Lahor. Kebijakan itu diambil untuk menjaga keandalan konstruksi bendungan yang telah beroperasi hampir lima dekade.

Namun, alasan tersebut belum meredam penolakan masyarakat. Pedagang dan pengguna jalan mendesak PJT I mengevaluasi kebijakan tersebut karena dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi warga dan memperpanjang jarak tempuh masyarakat yang beraktivitas antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar.

"Kami berharap keselamatan infrastruktur tetap dapat dijaga tanpa mengorbankan akses dan roda perekonomian warga," pungkasnya.