Pembangunan Jembatan Kaliombo 1 Ditarget Rampung Lebih Cepat

Percepatan dilakukan melalui optimalisasi tahapan perkerasan beton. Selain itu, pihak pelaksana juga mempertimbangkan penerapan sistem kerja selama 24 jam untuk mempercepat penyelesaian proyek.

KEDIRI, BERITA JURNAL – Proyek pembangunan Jembatan Kaliombo 1 di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Kediri, diproyeksikan selesai lebih cepat dari jadwal semula.

Jika sebelumnya pengerjaan ditargetkan rampung dalam waktu tujuh bulan, kini proyek tersebut berpeluang selesai dalam empat hingga lima bulan.

Pengawas Lapangan PPK 2.1 Provinsi Jawa Timur, Oski Ardianto, mengatakan percepatan dilakukan tanpa mengurangi standar kualitas konstruksi yang telah ditetapkan.

“Kami optimistis percepatan bisa terwujud, namun kualitas tetap menjadi prioritas. Beton tetap harus sesuai standar konstruksi,” ujar Oski, Kamis (4/6/2026) malam.

Menurutnya, percepatan dilakukan melalui optimalisasi tahapan perkerasan beton. Selain itu, pihak pelaksana juga mempertimbangkan penerapan sistem kerja selama 24 jam untuk mempercepat penyelesaian proyek.

“Koordinasi teknis dengan tim ahli di Surabaya sedang berlangsung. Semua demi mempercepat selesainya jembatan ini,” katanya.

Meski demikian, di tengah rencana percepatan pembangunan, sejumlah warga terdampak proyek menyampaikan keluhan terkait minimnya keterlibatan tenaga kerja lokal serta belum adanya realisasi kompensasi bagi masyarakat sekitar.

Ketua Lembaga Masyarakat Perkotaan Kelurahan (LMPK) Kaliombo, Tri Widodo, mengatakan hingga saat ini hanya lima warga setempat yang dilibatkan dalam pekerjaan proyek tersebut.

“Tiga orang bekerja di proyek dengan upah Rp100 ribu per hari, sedangkan dua orang membantu pengaturan lalu lintas dengan honor Rp500 ribu per bulan,” ungkap Tri.

Ia juga mengaku telah mengusulkan adanya kompensasi bagi warga yang terdampak aktivitas proyek. Namun hingga kini usulan tersebut belum mendapat tindak lanjut.

“Kami sudah mengusulkan kompensasi untuk warga terdampak, tetapi sampai sekarang belum terealisasi,” tambahnya.

Warga berharap percepatan pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik proyek, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar.

Sementara itu, publik masih menunggu langkah pemerintah daerah maupun pihak terkait untuk memberikan kepastian mengenai keterlibatan tenaga kerja lokal serta mekanisme kompensasi bagi warga terdampak selama proses pembangunan berlangsung.