width=

Moratorium Dapur MBG, Pemprov Jatim Minta Publik Tak Berspekulasi

Emil Dardak : dari total 4.488 SPPG yang direncanakan, sebanyak 4.086 unit telah beroperasi, sedangkan 402 unit lainnya masih dalam proses persiapan.
SURABAYA, BERITA JURNAL – Kebijakan moratorium pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diumumkan Badan Gizi Nasional (BGN) berpotensi berdampak pada ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Timur yang hingga kini masih dalam tahap persiapan.

Kasatgas MBG Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengatakan pihaknya masih menunggu penjelasan resmi dari BGN terkait implementasi kebijakan tersebut. Menurutnya, setiap titik SPPG memiliki tingkat kesiapan yang berbeda sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut sebelum keputusan diambil.

"Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat sebelumnya, terdapat 402 titik SPPG yang masih dalam tahap persiapan dari total sekitar 4.488 titik yang direncanakan di Jawa Timur," ujar Emil, Sabtu (6/6/2026).

Ia menjelaskan, BGN akan melakukan peninjauan terhadap seluruh titik yang belum beroperasi untuk memastikan apakah masih memenuhi batas waktu dan persyaratan yang telah ditetapkan.

"Nanti akan dilihat lebih lanjut apakah titik-titik tersebut sudah melampaui batas waktu yang diberikan oleh BGN atau belum," katanya.

Meski demikian, pelaksanaan Program MBG di Jawa Timur tetap berjalan. Hingga 1 Juni 2026, program tersebut telah menjangkau sekitar 8,95 juta penerima manfaat.

Dari total 4.488 SPPG yang direncanakan, sebanyak 4.086 unit telah beroperasi, sedangkan 402 unit lainnya masih dalam proses persiapan.

Emil menilai langkah moratorium yang diambil BGN bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan program agar manfaat yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Selain itu, pemerintah pusat juga tengah melakukan evaluasi dan penataan ulang terhadap sejumlah aspek pelaksanaan program.

Karena itu, Emil mengimbau masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk tidak berspekulasi sebelum adanya petunjuk teknis resmi dari BGN.

"Yang jelas, kita memberikan waktu kepada BGN untuk menata seluruh hal yang diperlukan. Jawa Timur siap menjadi mitra yang baik dalam pelaksanaan program ini," tegasnya.

Mantan Bupati Trenggalek tersebut menambahkan, pemerintah daerah akan menyesuaikan langkah selanjutnya setelah menerima arahan resmi terkait kebijakan moratorium maupun hasil evaluasi program dari BGN.

"Jangan dulu berspekulasi. Kita tunggu instruksi resmi dan spesifik dari BGN," pungkasnya.

Kontributor : Arista
Editor           : Tim Berita Jurnal
Next Post Previous Post
  width=