Sikap Politik PDI P Kabupaten Kediri Tegas Tolak Kepala Daerah Dipilih DPR

Hal tersebut disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri, Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito), Minggu (11/1/2026), menanggapi Rakernas PDI Perjuangan dan aulang tahun ke-53 partai di Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

Mas Dhito menyatakan, kepala daerah baik itu bupati atau walikota merupakan figur yang setiap hari bekerja bersentuhan dengan rakyat. Dan rakyat memiliki hak untuk memilih langsung pemimpin daerahnya sesuai dengan pilihan mereka.

"Kita dengan tegas menolak wacana itu," kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri.

Menurutnya, wacana untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD seperti masa sebelum reformasi merupakan langkah menuju kemunduran demokrasi di Indonesia.

"Kalau orang yang paling bersentuhan dengan masyarakat ini tidak dipilih oleh rakyat, maka ini menciderai cita-cita reformasi," ujarnya.

Sikap politik PDI Perjuangan sejak awal menolak wacana tersebut, dan menekankan, sebagaimana selalu disampaikan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk turun ke bawah, PDI Perjuangan akan selalu berdiri untuk rakyat.

"Sebagaimana tema Rakernas, disanalah aku berdiri untuk selama lamanya, maka PDI perjuangan akan selalu berdiri selama-lamanya bersama rakyat," tegas Dhito.

Tak hanya itu, sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan periode 2025-2030 hasil Konferensi Cabang di Jawa Timur, Mas Dhito dalam kesempatan tersebut juga menitipkan pesan kepada kader partai di Kabupaten Kediri.

"Pesannya kepada kader PDI Perjuangan Kabupaten Kediri, kalau acara yang diundang jangan kebanyakan anggota partai, yang diundang masyarakat umum," tandasnya.