Bupati Blitar Sampaikan Nota Keuangan RAPBD 2026, Pendapatan Daerah Turun 11,43 Persen

Dalam penyampaiannya, Bupati Blitar menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat.

Pada Rapat Paripurna kali ini bupati melaporkan bahwa total pendapatan daerah tahun 2026 direncanakan sebesar Rp2,31 triliun atau turun 11,43 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,60 triliun.

Penurunan pendapatan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya transfer dari pemerintah pusat sebesar 15,27 persen atau sekitar Rp313 miliar. Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami kenaikan sebesar 2,66 persen menjadi Rp573 miliar.

Bupati Blitar mengatakan, pemerintah daerah harus lebih berhati-hati dalam mengatur belanja dan pembiayaan karena penurunan transfer pusat berdampak langsung terhadap ruang fiskal daerah.

"Kita harus cermat merencanakan dan melaksanakan program pembangunan agar tetap berjalan efektif meski dengan keterbatasan anggaran,” kata Bupati Rijanto di hadapan anggota DPRD.

Belanja daerah tahun 2026 direncanakan sebesar Rp2,35 triliun atau turun 11,33 persen dibanding tahun 2025. Dari total itu, belanja operasi mencapai Rp1,83 triliun, belanja modal Rp174,7 miliar, belanja transfer Rp349,2 miliar, dan belanja tidak terduga Rp2,5 miliar.

Kebijakan belanja diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, ketertiban umum, serta peningkatan pelayanan publik," ujarnya lebih lanjut.

Menurutnya, dari sisi pembiayaan, pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp47,5 miliar dan tidak ada pengeluaran pembiayaan dan jumlah ini turun 5,86 persen dibanding tahun sebelumnya.

"Kebijakan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran sekaligus menjaga stabilitas fiskal daerah.," ungkapnya.

Nota Keuangan RAPBD 2026 ini selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Blitar. Bupati berharap proses pembahasan berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Kami berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga, agar seluruh program pembangunan tahun 2026 benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.(Rin)