Terancam Molor, Fraksi PKB DPRD Kabupaten Blitar Ingatkan Dampak Pergeseran KUA-PPAS
 |
| Fraksi PKB menilai keterlambatan tahapan penganggaran dapat berdampak pada pelaksanaan program pemerintah daerah. |
Wakil Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kabupaten Blitar, Candra Purnama, mengatakan sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, KUA-PPAS Perubahan seharusnya disampaikan kepada DPRD pada minggu pertama Agustus dan dilanjutkan dengan kesepakatan bersama pada minggu kedua Agustus.
Menurutnya, apabila tahapan tersebut bergeser, maka pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah juga berpotensi ikut mundur. Karena itu, Fraksi PKB meminta eksekutif segera melakukan akselerasi agar pembahasan APBD Perubahan dapat berjalan sesuai jadwal.
"Kita berharap eksekutif mengakselerasi berkenaan dengan siklus penganggaran. Jangan sampai karena tahapan mundur, pekerjaan dan kegiatan pemerintah juga ikut mundur," ujar Candra.
Ia menyebut kondisi serupa pernah terjadi sebelumnya. Candra berharap keterlambatan tahapan penganggaran tidak kembali berdampak pada pelaksanaan program maupun munculnya SILPA dalam jumlah besar seperti tahun sebelumnya.
Meski memberikan catatan, Fraksi PKB menegaskan tetap mendukung program pemerintah daerah yang bermuara pada kepentingan masyarakat. PKB juga mendorong adanya koordinasi antara eksekutif dan DPRD agar proses penganggaran dapat segera diselesaikan.
Sementara itu, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti, menjelaskan KUA-PPAS Perubahan masih menunggu hasil evaluasi RKPD Perubahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Setelah hasil evaluasi diterima, dokumen akan segera disesuaikan dan disampaikan kepada DPRD.
Khusna menargetkan dokumen KUA-PPAS Perubahan dapat diserahkan dalam satu hingga dua hari ke depan, sehingga pembahasan bersama DPRD bisa segera dilakukan dengan target kesepakatan paling lambat akhir pekan ini.
Ia mengakui semakin lama proses penyerahan, pembahasan, hingga penetapan, maka tahapan berikutnya juga berpotensi ikut bergeser. Namun, pemerintah daerah memastikan terus melakukan percepatan agar proses APBD Perubahan tetap berjalan sesuai target.
Kontributor : Erina Airin
Editor : Tim Berita Jurnal
