 |
| Pj Bupati Madiun memberikan arahan tentang pelaksanaan APBDesa kepada ratusan Kades se Kabupaten Madiun |
BARITA JURNAL, MADIUN - Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun melaksanakan kegiatan Penyampaian Keputusan Bupati Tentang Hasil Evaluasi Rencana Peraturan Desa Tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025 di Pendopo Ronggo Djoemeno, Mejayan. Acara dihadiri ratusan Kepala Desa (Kades) se Kabupaten Madiun, Senin (9/12/2024).
Dalam sambutannya, Pejabat (Pj) Bupati Madiun, Tontro Pahlawanto menyampaikan bahwa desa merupakan bagian dari pengelola Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD) sehingga perlu adanya pemahaman dan tau konsekwensi atas penggunaan keuangan negara. Karena struktur APBDesa sama dengan APBD sehingga misi visi desa harus linier dengan Pemerintah Daerah.
"Hal ini untuk menutup celah adanya tidakan kegiatan korupsi dan penyimpangan anggaran maupun program yang dijalankan di desa," Kata Pj Bupati Madiun, Senin (9/12/2024).
Sehingga, lanjut Tontro agar Pemerintah Desa (Pemdes) segera menindaklanjuti perbaikan Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDesa untuk dapat ditetapkan secara serentak se Kabupaten Madiun paling lambat 31 Desember 2024 yang selanjutnya dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pj Bupati Madiun menekan, dalam pembuatan perencanaan program, kepala desa berkoordinasi dengan Pemda ataupun Aparat Penegak Hukum (APH) mulai dari tahap awal hingga pelaksanaan sebagai bentuk komitmen pakta integritas yang sudah disepakati bersama agar keuangan negara ditetapkan tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan dihadiri Pj Bupati Madiun, Kepala Dinas PMD Kabupaten, Kapala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, Kajari Kabupaten Madiun, Asisten Pemerintah dan Kesra, Pimpinan OPD, Camat dan diikuti ratusan Kepala Desa se Kabupaten Madiun.
Dalam kesempatan tersebut Kepala Desa menanda tangani pakta integritas dan secara simbolis oleh Kapala Desa Mendak, Kecamatan Dagangan. Pj Bupati juga menyerahkan SK hasil evaluasi Raperdes APBDesa kepada 15 perwakilan kepala desa se Kabupaten Madiun.(lem)