 |
| DPRD Kabupaten Madiun dan Pemkab Madiun menyetujui KUA - PPAS Tahun Anggaran 2026 |
MADIUN, beritajurnal.id – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun bersama Pemerintah Kabupaten Madiun menyepakati keputusan tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026, Kamis (04/09/2025).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membuat kesepakatan tersebut tertuang melalui penandatanganan bersama antara pimpinan DPRD dan Bupati Madiun dalam rapat paripurna yang dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam sambutanya Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Madiun, Mujono, mengatakan bahwa dokumen KUA - PPAS menjadi pedoman utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
"KUA - PPAS ini ibarat buku induknya dan
rincian teknisnya tetap dibahas lebih lanjut dalam APBD,’’ kata Mujono.
Mujono, menyampakan program prioritas yang dirumuskan menyesuaikan visi-misi kepala daerah dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi yang didukung Legislatif demi kepentingan masyarakat.
Ia, mejelaskan berdasarkan laporan Badan Anggaran DPRD, Pendapatan Daerah tahun 2026 mencapai Rp. 2,05 triliun. Sedangkan belanja daerah direncanakan Rp2,12 triliun, sehingga muncul defisit Rp. 79 miliar.
"Dan kondisi tersebut dapat ditutupi dengan surplus pembiayaan dengan nilai yang sama, sehingga APBD tetap seimbang," jelasnya.
Sementara bupati Madiun, Hari Wuryanto menyampaikan terdapat 18 program prioritas yang meliputi peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengembangan pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur pertanian, hingga pengelolaan kawasan permukiman.
"Program-program itu diarahkan untuk mendukung visi daerah Bersih, Sehat, dan Sejahtera (Bersahaja)," ungkap bupati Madiun.
Hari Wuryanto menambahkan, pembangunan daerah di selaras kan dengan agenda pembangunan nasional, termasuk Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
"Harapannya, semua bisa mendapat dukungan masyarakat agar pelaksanaannya maksimal," harap Hari Wur, panggilan akrab bupati Madiun.
Pemkab Madiun tahun 2026 menargetkan penurunan angka kemiskinan di bawah rata-rata Jawa Timur, memperluas layanan kesehatan gratis, serta memperkuat ketahanan pangan.
Pemerintah Kabupaten Madiun optimis dapat meningkatkan kemajuan daerah sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
‘’Kami ingin posisi Kabupaten Madiun kembali meningkat, minimal bisa masuk lima besar lagi seperti tahun sebelumnya,’’ pungkasnya.(lem/nik)