Musrenbang RKPD 2027 Kabupaten Blitar Dorong Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Penguatan Daya Saing Komoditas Pertanian

Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyepakati arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun mendatang.

Bupati Blitar Rijanto menyampaikan, tema pembangunan Kabupaten Blitar tahun 2027 adalah “Akselerasi Peningkatan Daya Saing Pertanian yang Berorientasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Didukung Kualitas Sumber Daya Manusia, Infrastruktur Berkelanjutan dan Pelayanan Dasar Berkualitas.”

Menurut Rijanto, tema tersebut selaras dengan arah pembangunan nasional maupun Provinsi Jawa Timur yang menekankan penguatan daya saing ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Program pembangunan harus dirumuskan secara tepat sasaran, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Keberhasilan pembangunan juga membutuhkan kepedulian dan partisipasi seluruh elemen masyarakat,” ujar Bupati.

Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Blitar, Sisilia Dyah Kristiani, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil Musrenbang RKPD tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada Februari lalu, disepakati sebanyak 265 kegiatan prioritas dari 22 kecamatan yang akan dilaksanakan oleh 15 perangkat daerah.

"Dari jumlah tersebut, 50 kegiatan merupakan usulan tematik perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya melalui program PENA INTAN," ungkap Sisilia Dyah Kristiani.

Menurutnya, hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang inklusif dan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, DPRD Kabupaten Blitar juga telah menyampaikan sebanyak 1.055 usulan pokok-pokok pikiran yang selanjutnya akan diverifikasi dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2027.

Pasca pelaksanaan Musrenbang ini, Bappedalitbang akan melanjutkan pembahasan melalui forum lintas perangkat daerah untuk menyelaraskan berbagai usulan program dan kegiatan agar sesuai dengan prioritas pembangunan serta kemampuan pendanaan daerah.