Forum Konsultasi Publik, Pemkab Blitar Matangkan RKPD 2027 Fokus Penguatan Pertanian dan Infrastruktur
| Pemkab Blitar menegaskan sektor pertanian tetap menjadi fokus pembangunan 2027. Penguatan sektor agraris dinilai penting untuk menggerakkan ekonomi daerah sekaligus mendukung target swasembada pangan. |
Forum ini menjadi ruang strategis untuk menghimpun masukan publik sebelum dokumen perencanaan difinalkan. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Candi Penataran, Kantor Kabupaten Blitar di Kanigoro, Senin (9/2/2026), dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, akademisi, hingga masyarakat.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Blitar, Sisilia Dyah Kristiani, mengatakan penyusunan rancangan awal RKPD 2027 telah dimulai sejak November 2025. Melalui FKP, pemerintah daerah membuka ruang dialog agar arah kebijakan yang disusun selaras dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Rancangan awal sudah kami susun, kemudian kami sampaikan kepada publik dan stakeholder untuk mendapatkan masukan. Semua yang disampaikan hari ini akan menjadi bahan pertimbangan,” ujarnya.
Menurutnya, forum ini merupakan tahapan wajib dalam siklus perencanaan tahunan. Hasil FKP selanjutnya akan dibawa ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten untuk menentukan tema serta prioritas pembangunan secara lebih rinci.
Pemkab Blitar menegaskan sektor pertanian tetap menjadi fokus pembangunan 2027. Penguatan sektor agraris dinilai penting untuk menggerakkan ekonomi daerah sekaligus mendukung target swasembada pangan. Namun, strategi tersebut harus diiringi pembangunan infrastruktur yang memadai.
Dalam sesi diskusi, sejumlah kebutuhan teknis turut disampaikan peserta forum. Di antaranya usulan penyediaan mesin pengering (dryer) bagi petani dan peternak guna meningkatkan produktivitas. Selain itu, muncul pula perhatian terhadap isu lingkungan, khususnya perlunya penghijauan di wilayah Blitar Selatan yang sebagian lahannya telah beralih fungsi menjadi perkebunan tebu.
Berbagai masukan yang dihimpun dalam forum ini akan dirumuskan sebagai bahan penyempurnaan RKPD 2027, agar kebijakan pembangunan yang dihasilkan lebih responsif dan berkelanjutan.
Kontributor : Erina Airin
Editor : Tim Beritajurnal



