width=

Pandangan Umum Fraksi Terhadap Tiga Raperda Non APBD 2026 Kabupaten Madiun

Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi - fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non APBD Kabupaten Madiun

BERITA JURNAL, MASDIUN - DPRD Kabupaten Madiun menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi - fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non APBD Kabupaten Madiun, yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD, Jum'at (7/11/2025).

Rapat di hadiri Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi, perwakilan Forkopimda, Sekda Kabupaten Madiun, serta pimpinan fraksi, komisi, camat se Kabupaten Madiun, dan undangan lainnya. Fraksi - fraksi Partai Kabupaten Madiun menyampaikan pandangan umum terhadap tiga Raperda Non APBD.

Fraksi Partai Golkar, yang menyoroti pentingnya penetapan besaran retribusi baru agar masyarakat tidak terbenani, serta meminta penjelasan perubahan status hukum bank daerah menjadi perseroan.

Dari Fraksi PDI Perjuangan menilai pentingnya akuntabilitas atas aset daerah yang di alihkan agar tidak timbul temuan audit di kemudian hari.

Sedangkan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), meminta penjelasan langkah strategis peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Sementara dari Fraksi Partai Demokrat, menyoroti soal Perda pajak dan retribusi daerah tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, serta meminta penjelasan tentang struktur organisasi dan tata kelola BPR Daerah pasca perubahan badan hukum.

Fraksi Partai Gerindra berpendapat pentingnya memastikan Raperda yang di bahas agar memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat terutama pelaku UMKM, sekaligus pengawasan ketat agar pajak dan retribusi tepat sasaran serta transparan.

Begitupun dari Fraksi Partai Nasdem menyampaikan perubahan status BPR menjadi perseroan diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan membuka peluang investasi.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyatakan siap membahas tiga Raperda secara konstruktif dengan tiga prinsip, keadilan, transparansi, dan kehati - hatian, sekaligus menegaskan agar setiap kebijakan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.

Seluruh fraksi telah menyampaikan pandangannya, dan untuk tanggapan atau jawaban atas pandangan tersebut akan di sampaikan dalam rapat paripurna berikutnya.(Nik)
Next Post Previous Post
  width=